Isu NII Hanya Persaingan Panggung yang Menguntungkan Pemerintah

Amir Jamaah Anshorut Tauhid Abu Bakar Baasyir mengaku pernah mendengar Ma’had Al Zaytun dibiayai oleh mantan Presiden Soeharto dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono.

Namun, keterangan Baasyir diragukan Al Chaidar, pengamat terorisme yang juga mantan anggota Negara Islam Indonesia dan lama meneliti organisasi tersebut. Berikut petikan wawancara dengan Chaidar, Senin (9/5/2010).

Abu Bakar Baasyir mengatakan Al Zaytun dibiayai Soeharto dan Hendropriyono, apa benar?

Al Zaytun tahun 1994 berdiri, KW9 itu 1992. Jadi, sementara untuk program deteksi sudah lama dilakukan tapi tidak untuk KW9, tapi untuk faksi-faksi lain. NII terpecah beberapa faksi. KW9 salah satunya baru dimanfaatkan sejak 1992. Artinya Ustadz Abu tidak ingat bahwa Hendropriyono sendiri terkait dengan kasus Lampung sejak tahun 1989 dan mulai dari tahun 1989 ada bentrokan antara jamaah Warsidi di Lampung di Talangsari itu. Dia tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan deradikalisasi ataupun deteksi dan itu mungkin Ustadz Abu salah ingat bahwa NII KW9 tidak dikendalikan langsung oleh Soeharto.

Artinya Al Zaytun itu berdiri belakangan setelah NII KW 9 Terbentuk?

Iya. Al Zaytun tidak menjadi persoalan, yang menjadi masalah Panji Gumilang yang sejak 1991 mengkudeta Abu Karim adalah pemimpin KW9 yang asli. Kemudian Panji Gumilang menguasai KW9 lalu bekerjasama dengan pemerintah Soeharto untuk melakukan penetrasi dan program deteksi. Itu program membuat faksi NII ini palsu merekrut banyak orang untuk kepentingan-kepentingan ekonomi. Hendropriyono terlibat setelah dia menjadi Kepala BIN. Saya enggak tahu tahun berapa tapi masa Megawati.

Jadi NII KW 9 di bawah Panji Gumilang lebih banyak bergerak dengan motif ekonomi?

Hanya untuk kepentingan ekonomi dan politik orde baru karena waktu itu melihat marak dakwah negara islam dipandang sebagai membahayakan makanya diambil satu faksi kemudian dijadikan faksi yang palsu yang kemudian diproteksi pemerintah dan boleh melakukan rekrutmen untuk dua hal itu ekonomi dan politik. Dari ekonomi diperas habis-habisan uangnya untuk infak, zakat, sadaqoh, kalau secara politik disuruh dakwah sampai meninggalkan kuliah, sekolah, pekerjaan dengan iming-iming surga makanya kemudian orang itu diharapkan menjadi kapok dan jera setelah jera keluar NII. Ketika ada NII asli yang berdakwah, dia jadi benci dan sakit hati kepada NII. Secara politik itu mengakibatkan masyarakat menolak ideologi NII itu karena terjebak NII palsu. Tapi mereka tak sadar NII palsu.

Kalau begitu NII palsu ini justru menguntungkan pemerintah?

Memang menguntungkan pemerintah karena selama ini pemerintah menjadi penengah jadi wasit padahal dia berbuat curang. Itu menguntungkan sekali karena bagi pemerintah itu dia bisa memperlihatkan betapa jeleknya gerakan NII ini lewat kasus-kasus cuci otak itu, penculikan, penipuan, pencurian atas nama itu. Dulu-dulu juga banyak PRT direkrut suruh curi dari majikannya. Banyak modus seperti itu dan itu mereka juga engak bisa ditindak ketika menyumbang hasil curian itu bukan atas nama mereka tapi alias.

Berarti ribut-ribut masalah NII sekarang bisa jadi kebijakan pemerintah untuk menyudutkan NII asli?

Bagian dari kebijakan pemerintah. Pemerintah melakukan state right, hak negara untuk memproteksi ideologi dasar negara yaitu Pancasila. Jadi, ya pemerintah harus melakukan hal-hal demikian karena dikhawatirkan kalau orang pada ikut ideologi NII pada akhirnya Pancasila kehilangan penonton. Ini hanya persaingan panggung NII palsu dan NII asli. Yang asli tidak membahayakan damai, majelis keilmuwan tidak ada pergerakan makar jadi juga tidak ada hal-hal yang disebut memberontak atau apa itu masih pengajian-pengajian biasa. Cuma mereka merekrut banyak orang ini yang dikhawatirkan pemerintah makanya pemerintah melakukan program deteksi ini. Kemudian direkrut orang, dibaiat, diculik, dikarantina kemudian diindoktrinasi sehingga orang terkejut, diancam dan sebagainya pada akhirnya atas nama negara islam dia jadi ketakutan, trauma, dan kapok, jera dengan proses ini.

Sebagai penegasan, tak benar Al Zaytun dibiayai Soeharto ketika itu?

Tidak. Al Zaytun dibiayai oleh jamaah NII palsu yang direkrut Panji Gumilang.